UU Keimigrasian baru beri kemudahan bagi pemegang ITAS & ITAP karena kawin campuran

Rancangan Undang Undang Keimigarsian yang telah dipersiapkan sejak 2002 akhirnya disyahkan tanggal 7 April 2011 kemaren.

UU yang baru ini menggantikan UU keimigrasian No.9 tahun 1992, secara detail perumusan barunya adalah sebagai berikut :

  1. Leading Sector fungsi keimigrasian yang telah diletakkan di Kementerian Hukum dan HAM;
  2. Organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi yang otonom;
  3. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagai penunjang pelaksanaan fungsi Keimigrasian dengan perangkat dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi;
  4. Penegasan bahwa setiap Warga Negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk wilayah Indonesia;
  5. Pengaturan sterilisasi area Imigrasi di setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi di bandar udara, pelabuhan laut,dan pos lintas batas;
  6. Menteri Luar Negeri didelegasikan untuk mengatur hal yang terkait dengan paspor, visa dan izin tinggal untuk tugas diplomatik dan dinas;
  7. Pengaturan visa yang lebih jelas tujuan pemberian dan subjeknya;
  8. Pengaturan izin tinggal tetap yang diberikan untuk waktu yang tidak terbatas dengan tetap memiliki kewajiban melapor ke Kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahun dengan tidak dikenai biaya;
  9. Kemudahan bagi eks Warga Negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia untuk memiliki Izin Tinggal Tetap;
  10. Kemudahan bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap karena perkawinan campuran untuk melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya;
  11. Pengaturan penjamin sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia;
  12. Perluasan perspektif pengawasan keimigrasian yaitu pengawasan yang berbasis data dan informasi, pengawasan lapangan yang menyertakan tim pengawasan dari abdan atau instansi pemerintah terkait, serta penguatan fungsi intelijen Keimigrasian;
  13. Tindakan administratif Keimigrasian sebagai salah satu proses penegakan hukum di luar sistem peradilan;
  14. Rumah dan ruang detensi sebagai tempat penempatan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan dan korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia;
  15. Kewenangan preventif dan represif Menteri Hukum dan HAM dalam penanganan perdagangan orang dan penyelundupan manusia;
  16. Pencegahan dalam keadaan yang mendesak di mana pejabat yang berwenang dapat meminta secara langsung kepada pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian;
  17. PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian;
  18. Ketentuan pidana yang mengatur kriminalisasi bagi penanggung jawab alat angkut, penjamin, pengurus, atau penanggung jawab penginapan, pelaku perdagangan orang dan penyelundupan manusia, pembuat maupun pengguna dan penyimpan dokumen keimigrasian palsu, pelaku perkawinan semu, deteni serta pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan tidak melaksanakan tugas sesuai prosedur; dan
  19. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia peserta pendidikan khusus Keimigrasian minimal sarjana.
  20. Komisi III DPR RI telah mengadakan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pembicaraan tingkat I pada 31 Maret 2011 dengan agenda Laporan Ketua Panja kepada Pleno Komisi III, mengenai hasil pembahasan RUU tentang Keimigrasian, pendapat mini fraksi di mana seluruh fraksi menyatakan persetujuan dengan pengambilan keputusan, serta diakhiri dengan penandatanganan draft RUU. (dikuti dari Ditjen.Imigrasi)

Untuk pasangan perkawinan campuran (WNI & WNA) dan anak hasil perkawinan campuran UU ini sangat menguntungkan (point 9 & 10) untuk kepentingan ijin tinggal dan bekerja.

Setelah 2 tahun usia pernikahan seorang pasangan WNA mendapatkan Ijin Tinggal Tetap (ITAP) sebelumnya akan diberikan Ijin Tinggal Terbatas (ITAS) dan tidak memerlukan Visa Kerja untuk dapat mencari nafkah dan menghidupi keluarganya di Indonesia.

Demikian juga dengan anak hasil perkawinan campuran jika setelah batas Duo Nationality* (18 tahun) memutuskan untuk berkewarganegaraan Asing, mereka mendapatkan ITAP dan bisa bekerja di Indonesia tanpa Ijin Kerja.

Dua point yang sangant membantu pasangan perkawinan campuran, paling tidak WNI pasangan WNA akhirnya mendapatkan hak yang sejajar dengan WNI lainnya, suami/ istri dapat bekerja dan tinggal dengan tenang dan layak.

Jadi ingat dulu sering dikeluhkan even sebelum duo nationality anak-anak yang lahir, dibesarkan di Indonesia, salah satu org tua bekewarganegaraan Indonesia, setelah menyelesaikan kuliah berkeinginan untuk bekerja di Indonesia (dgn niat sangat baik) di tolak untuk bekerja di Indonesia dan harus mengeluarkan berjuta juta untuk dapat tinggal di Indonesia, ironis rasanya dulu mendengar cerita mereka.

Ini adalah awal yang sangat baek.

Semoga Pemerintah dapat dengan segera mensosialisasikan dan semoga tidak ada pikah dengan kepentingan buruk memanfaatkan UU Keimigrasian Baru ini.

*Duo Nationality tercantum dan disyahkan dalam “UU kewarganegaraan”  22 November 2006.

15 thoughts on “UU Keimigrasian baru beri kemudahan bagi pemegang ITAS & ITAP karena kawin campuran

  1. ap bener sudah tdk di persulit lg dalam mengurus pernikahan dengan orang asing”? kmrin saya dengar orang jawa tengah menikah dengan orang pakistan tapi mereka tidak di beri kemudahan tuk memperpanjang visa” dan juga katanya biaya nya juga tidak sedikit bahkan puluhan juta” kenapa hal ini terjadi? knp tdk di permudah saja ”dan saya juga dengar memperpanjang visa walau pun bisa tapi harus mengambil visa itu ke malaysia” apa maksudnya itu” knp begitu rumit yg saya dngar.. tolong jelas kan kenapa sampai begitu? thnks…:)

  2. Assalamuálaikum wr wb,
    Saya ingin menanyakan, bagaimana prosedure untuk membuat ijin tinggal suami wna di Indonesia? sekarang kami tinggal di luarnegeri, apakah bisa kami mengurus dari luar negeri? karena kami ada ke inginan untuk tinggal di Indonesia negeri tercinta.
    atau keluarga di Indonesia dapat membantu mengurus ini?
    mohon informasinya dan terimakasih.

    Salam Hormat kami,
    Marni

  3. Hari Raya yang lalu (2011), saya dan keluarga akan berkunjung ke indonesia. Suami warga negara asing dan kami tinggal di Kuwait, tetapi kami dipersulit oleh staff lokal KBRI di Kuwait sehingga terpaksa saya berlibur sendiri ke indonesia. Suami tidak mendapat visa, pada hal semua kelengkapan persyaratan telah kami penuhi.
    Hanya karena arogansi staff lokal di KBRI kami mengalami kerugian moril dan materil.
    Semoga kejadian ini tidak terulang lagi.

  4. Terima kasih infonya, karena sy mempunyai anak yg ikut WNA. sangat berterima kasih juga kepada pemerintah Indonesia yg care terhadap WNI yg menikah dg WNA.

  5. Saya WNI menikah dengan WNA dan kami telah mempunyai 2 orang anak.Selama ini suami saya bekerja di indonesia dengan sistem kontrak dan mengurus Visa setiap tahun,Kami ingin menanyakan bagaimana cara dan syarat-syarat apabila ingin mengurus izin tinggal 5 th untuk WNA kawin campuran? Mohon informasinya dan atas perhatiannya sebelumnya kami mengucapkan terima kasih.

  6. Hi,my husband is from nz and now live in Indonesia with KITAS sponsored by me.we have been married for 1 year 2 months.he has an offered to work in a company but when i went to immigration they said i need to change his kitas from sponsored by wife to kitas sponsor by company.is that true?i heard the new law is the foreigner who married indonesian can work without permit.
    Hope to hear from u soon.thank you

  7. mau tanya donk…gmna sich dan apa syaratnya kita menjadi penjamin biar orng asing bsa dayeng ke indonesia,,soalnya kedutaan negara asing minta ada penjamin dari indo…tolng kasih saran donk..

  8. permisi saya mau tanya,
    saya warga negara asing pemegang ijin tinggal tetap, bagaimana cara saya menikah dengan wni di Indonesia,, terimakasih atas info nya

  9. ebelumnya thank infonya sangat membantu….yg ingin saya tanyakan saya wni menikah dengan wna mau apply itas apakah harus bikin visa sosial budaya dulu? dan mohon email referensi tentang apply itas ..thank u Athina

  10. Salam kenal, trimakasih untuk infonya .. Saya mau tanya, apakah benar jika pasangan WNA ingin membuat ITAS tidak perlu visa kerja atau sponsor dari pasangan WNI, dan dapat bekerja mencari nafkah di Indonesia ? Setahu saya jika ingin membuat KITAS harus ada sponsor dari tempat kerja atau sponsor suami/istri WNI (dengan sponsor suami/istri WNI, WNA tidak diperbolehkan bekerja di indonsia). Jika memang tanpa sponsor atau visa kerja, apa saja syaratnya ? Mohon infonya, trimakasih .

  11. Salam kenal,
    Sebelumnya saya ucapkan terimakasih atas infonya diatas yang sangat membantu.. saya ingin bertanya: bagi eks WNI yang berpindah ke WNA apakah bisa ITAP diperoleh sebelum kedatangan ke Indonesia, kalau bisa prosesnya seperti apa? ataukah ini hanya bisa di proses pada saat sudah di Indonesia?

    Mohon informasinya dan saya ucapkan terimakasih sebelumnya. Nia

  12. Hello saya bersuamikan wna yg sudah kami jalani 10 th dg anak kami 8 tahun .tapi untuk itapnya pun menurut informasi tetap dibelum terealisasi .mohon saran atau instasi manakah saya bisa memdapatkan info ,tefima kasih

  13. Salam kenal,
    Saya ingin menanyakan, bagaimana prosedure untuk membuat ijin tinggal suami wna di Indonesia? sekarang kami tinggal di luarnegeri, apakah bisa kami mengurus dari luar negeri? karena kami ada ke inginan untuk tinggal di Indonesia. Usia pernikahan kita 3 tahun dengan 2 anak.
    atau keluarga di Indonesia dapat membantu mengurus ini?
    mohon informasinya dan terimakasih.

    Terima kasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>